Surabaya – Balai Bahasa Provinsi Jatim (BBJT) melakukan Pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI WBBM), Kamis (10/4), dengan penandatanganan pakta integritas dan komitmen bersama yang diawali Kepala BBJT Puji Retno Hardiningtyas dan dilanjutkan Kasubbag Umum Ary Setyorini beserta seluruh pegawai.
Dalam sambutannya, Kepala BBJT Puji Retno Hardiningtyas mengatakan, sebagai satuan kerja (satker) pemerintah yang telah meraih predikat ZI Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) maka kewajiban selanjutnya adalah bersiap untuk mengikuti penilaian satker dengan predikat ZI WBBM. Ia menjelaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya konkret Balai Bahasa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi yang menyeluruh. Pencanangan ZI Menuju WBBM bukan sekadar simbolis, melainkan komitmen serius institusi untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam seluruh aspek pelayanan publik dan administrasi internal.
Untuk mengawali pencanangan ZI WBBM, Kepala BBJT Puji Retno Hardiningtyas menyematkan pin kepada sejumlah pegawai yang dipilih menjadi agen perubahan dan role model. Setelah itu, dilanjutkan dengan paparan materi ZI WBBM oleh Amanda Aprillia Surya Ningtyas, Ketua Tim Kerja Pengendalian ZI WBK/WBBM dan SPIP Perwakilan BKKBN Provinsi Jatim, dan Yusnalin, Tim ZI WBBM BBPPMPV BOE Jawa Timur. Keduanya menjelaskan sejumlah strategi dan upaya yang telah dilakukan lembaga masing-masing dalam mencapai predikat ZI WBBM dari Kemenpan RB.
Sementara itu, Muslih, Asisten Pemeriksa Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur menyampaikan tentang pentingnya badan publik menjamin kepastian layanan publik kepada masyarakat selaku pengguna layanan. Seusai sesi materi, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan pakta integritas yang oleh pimpinan dan ASN BBJT serta penandatanganan komitmen bersama oleh pimpinan, ASN, dan tenaga alih daya BBJT di atas spanduk vinil.
Sebelum pencanangan ZI WBBM, dilaksanakan kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2025 yang dihadiri 35 mitra kerja BBJT dari berbagai unsur seperti sekolah, asosiasi profesi, komunitas, mahasiswa, media massa, serta perguruan tinggi negeri dan swasta. Kegiatan FKP ini dimaksudkan sebagai ruang dialog partisipatif dalam memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap layanan lembaga selama ini. Kepala BBJT Puji Retno menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai fondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah. Hal ini bertujuan agar lembaga dapat terus melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan demi memberikan layanan yang semakin efektif, efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Peserta FKP lantas dibagi dalam enam kelompok untuk berdiskusi serta memberikan saran dan masukan. Di akhir diskusi, perwakilan peserta melakukan penandatanganan berita acara bersama Kepala BBJT. (han, mon)
